Proteksi Produksi Dalam Negeri, Pemerintah/BUMN Sebagai Pembeli Utama

Pemerintah diharapkan melakukan proteksi terhadap produksi dalam negeri agar menciptakan ketahanan ekonomi nasional serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, berkelanjutan, dan adil dengan berperan sebagai pembeli utama semua produksi dalam negeri. Ini disampaikan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Ginandjar Kartasasmita pada seminar nasional ICMI di Jakarta, pekan lalu.




Dirinya mengharapkan Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat melakukan pembelian terhadap produksi dalam negeri. Hal ini dimungkinkan karena tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) soal perdagangan bebas.



Dirinya menceritakan bahwa sebelumnya pengusaha seperti Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, dan Abdul Latief, pernah menikmati program pemerintah mengenai proteksi pengusaha nasional. Saat ini menurut mantan Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (UP3DN)/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di era orde baru tersebut, program yang sama sudah tidak diperlukan lagi. Namun, pemerintah/BUMN dapat berfungsi sebagai pembeli besar produksi dalam negeri.



Sementara sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang dilakukan Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ini dinilai hanya masih sebatas inventarisasi permasalahan dunia usaha. Terdapat berbagai persoalan klasik yang belum diselesaikan pemerintah, terutama masalah infrastruktur.



Sementara pemerintah lebih mengedepankan target pertumbuhan industri dan tantangan industri dalam menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas.



MS Hidayat menegaskan, menyongsong tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan seluruh menteri untuk melakukan penghematan anggaran agar ada dana tambahan Rp 100 triliun untuk perbaikan infrastruktur.

Category: Ekonomi