Tes Urine Pegawai KSB

Bupati Sumbawa Barat KH Zulkifli Muhadli, mengemukakan maraknya kasus peredaran Narkoba di Sumbawa barat diminta untuk disikapi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan antisipasi peredaran obat obatan haram tersebut dalam lingkup pemerintahan setempat.

“Dinas terkait harus melakukan tindakan rill, agar barang haram tersebut tidak meracuni masyarakat KSB, terutama generasi muda. “kata Bupati Sumbawa Barat melalui rilisnya yang disampaikan kepala bagian Humas PDE setempat, yahya soud, rabu kemarin.

Dijelaskan Yahya, Bupati meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan agar dalam waktu dekat, dapat melakukan tes urine bagi para PNS dan Non PNS lingkup Pemkab Sumbawa Barat. Ini dilakukan dengan 2 (dua) alasan, sebut yahya, pertama terindikasi bahwa ada oknum PNS dan Non PNS yang terlibat baik sebagai pengedar maupun pemakai barang haram tersebut, dan perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku. kedua jika itu benar terjadi, maka ini akan mencoreng nama baik korps yang tentunya akan berdampak kepada citra PNS maupun Non PNS sebagai Abdi Negara, yang notabenenya menjadi pengayom bagi masyarakat.

“Agenda ini sesegera mungkin diharapkan oleh Bupati untuk ditindaklanjuti. Minimal dalam waktu 2 (dua) minggu kedepan harus ada progress terhadap langkah rill yang akan dilakukan, sehingga wabah narkoba tidak merajalela di Kabupaten yang saat ini mengususng peradaban fitrah,” ungkap yahya

Selain melakukan tindakan antispasi peredaran dilingkup pemerintahan, terang yahya, Bupati juga meminta beberada dinas teknis untuk dapat melakukan tindakan preventif nyata guna mengantisifasi mewabahnya penyakit masyarakat tersebut. Sebut saja, Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil), yang diharapkan segera melakukan operasi yustisi guna mengetahui pendatang yang ada di daerah setempat.

Identitas yang tidak jelas, menurut yahya, dapat menjadi referensi dalam mengidentifikasi awal atau mengetahui potensi mereka (pendatang.red) yang berniat untuk melakukan transaksi atau peredaran barang haram tersebut di tanah pariri lema bariri.

Ia meyakini, masyarakat KSB yang belakangan terungkap oleh pihak kepolisian setempat telah melakukan peredaran narkoba atau menjadi penyuplai barang haram itu, bukanlah Bandar utama apalagi menjadi penyuplai kepada daerah tertentu di NTB.

“tentu ada jaringan yang pada akhirnya melibatkan masyarakat KSB menjadi pihak ke-tiga untuk melakukan peredaran Narkoba tersebut, maka operasi yustisi bisa menjadi tindakan nyata untuk melakukan tindakan preventif terkadap peredaran narkoba di KSB,” demikian yahya.(kn-03)

Share

Category: Daerah