RUU Keistimewaan Harus Pro Rakyat Yogyakarta

Salah satu klausul draf RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatur hak Sultan Hamengku Buwono mencalonkan diri sebagai gubernur secara otomatis tanpa perlu sokongan partai politik.

Namun, klausul tersebut dianggap bermasalah karena posisi Sultan nantinya berada di atas gubernur. “Kan yang repot jika dalam pemilihan tersebut Sultan menang dan berarti dalam posisi tersebut Sultan memiliki dua jabatan sekaligus,” kata Wakil Sekretaris Jenderal LSM Mesti Nusantara, Bondan Nusantara saat dihubungi okezone, Jumat (3/12/2010) malam.

Bondan menjelaskan,semestinya pemerintah membuat keputusan gegabah dalam penyelesaian RUU Keistimewaan tersebut. Pemerintah diminta melakukan sosialisasi RUU DIY agar masyarakat Yogyakarta memahami tiap pasal dan penjelasannya.

Dia melanjutkan posisi para raja Yogyakarta yakni Sri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam memiliki hak veto dan kewenangan tersendiri terhadap rakyatnya. RUU DIY versi pemerintah pusat dikhawatirkan bertabrakan dengan garis keistimewaan yang telah ada.

“Pemerintah harusnya bisa meyakinkan dan menjamin kalau pemilihan itu lebih baik dan tenang. Disini pemerintah tidak mencari musyawarah untuk mufakat,” pungkasnya.

Selain itu menurut Bondan, penyebutan monarki yang disematkan oleh pemerintah pusat kepada Yogyakarta menyakitkan perasaan masyarakat Yogyakarta. Alasannya, sistem tata kelola pemerintah yang berjalan di Yogya saat ini tidak sedikitpun bersinggungan dengan istilah monarki.

“Yogya itu tidak berbau monarki. Budaya, ekonomi semuanya berjalan secara demokratis. Jadi sebutan monarki itu yang menyinggung perasaan warga Yogya,” ungkapnya.

Bondan menambahkan, jika pemerintah ngotot menginginkan RUU Keistimewaan versi pusat disahkan, UU tersebut jangan dikaitkan dengan Sultan Hamengku Buwono tetapi mengakomodir kehendak masyarakat Yogyakarta.

“Dengan argumentasi apapun Undang-Undang yang dibuat itu jangan dikaitkan dengan Sultan, tapi pada rakyat Yogya karena Undang-Undang itu dibuat untuk rakyat bukan untuk pemerintah,” tandasnya.

Share

Category: POLITIK